JAKARTA,APARI.CO.ID — Maraknya keberadaan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) tanpa kebun kini menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan industri sawit nasional. Keberadaan PKS non-konvensional ini dinilai memicu lonjakan kasus pencurian Tandan Buah Segar (TBS) milik masyarakat dan perusahaan, sekaligus menjadi pintu masuk (penadah) bagi pasokan buah sawit ilegal yang berasal dari kawasan hutan.
Isu krusial ini menjadi fokus utama dalam Forum Multipihak “Memperkuat Rantai Pasok Sawit yang Transparan, Inklusif, dan Berkelanjutan” yang diselenggarakan oleh United Nations Development Programme (UNDP) pada Kamis (10/9/2026) di Jakarta. Forum tersebut menghadirkan pemangku kepentingan kunci, mulai dari Kemenko Perekonomian, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, akademisi, hingga Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI).
Mendorong Penjarahan dan Kriminalitas Lapangan
Pengurus Bidang Sustainability GAPKI, Agam Fatchurrochman, mengungkapkan bahwa ekosistem sawit Indonesia sejatinya telah terintegrasi dengan baik dari hulu ke hilir. Namun, kemunculan PKS tanpa kebun mendistorsi pasar dan memicu persaingan bahan baku secara tidak sehat.
Dampak sosialnya sangat nyata: aksi pencurian dan penjarahan TBS di lapangan makin masif. Sejumlah anggota GAPKI bahkan melaporkan kehilangan hasil panen hingga 50–60%.
”Modusnya berkembang pesat, mulai dari kebiasaan mengumpulkan berondolan sejak dini hingga pembentukan komplotan penjarahan terorganisir yang berani melawan aparat keamanan,” tegas Agam.
Risiko Penadahan Sawit Kawasan Hutan
Data Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) mencatat ada sedikitnya 442 unit PKS tanpa kebun yang beroperasi di Indonesia. Peneliti PPKS, Ratnawati Nurkhoiry, menyoroti bahwa demi mengejar target volume produksi dan kapasitas pabrik, PKS jenis ini cenderung mengabaikan aspek legalitas serta mutu bahan baku.
Kondisi ini membuka celah besar bagi PKS tanpa kebun untuk menampung TBS hasil jarahan maupun kelapa sawit yang ditanam secara ilegal di dalam kawasan hutan. Rantai pemasaran yang panjang dan tidak terawasi melalui loading ramp (pemasok/agen independen) semakin menyamarkan asal-usul buah sawit tersebut, sehingga berisiko merusak citra sertifikasi keberlanjutan (ISPO/RSPO) industri sawit Indonesia di mata global.
Rekomendasi Penataan dan Ketertelusuran
Dari perspektif keberlanjutan, Strategic Advisor CECT Universitas Trisakti, M. Windrawan Inatha, menekankan pentingnya memasukkan loading ramp dan rantai pasok swadaya ke dalam sistem ketertelusuran (traceability) resmi.
Standardisasi bukti transaksi dan pengawasan ketat terhadap asal-usul TBS mutlak dilakukan agar PKS tanpa kebun tidak lagi menjadi “penadah legal” bagi buah sawit hasil pencurian maupun perambahan hutan. Skema pengawasan supply base ini diusulkan untuk segera diuji coba melalui proyek percontohan (pilot project) sebelum diterapkan secara nasional.
Melalui forum ini, seluruh pemangku kepentingan mendesak pemerintah untuk segera menerbitkan regulasi tegas terkait pengawasan PKS tanpa kebun. Penataan ini penting demi menjamin kepastian hukum, melindungi hak petani swadaya, serta menjaga integritas rantai pasok kelapa sawit Indonesia. (Fetry Wuryasti)






